"Kenapa Kejaksaan Agung tidak periksa Jokowi. Ini adalah kesamaan setiap orang dimata hukum tanpa terkecuali," kata Eggi, saat menghadiri diskusi bertajuk "Aspirasi Publik tentang Capres, Cawapres, dan Tiga Skenario 9 Juli 2014", Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Jika mengacu kepada Surat Keputusan (SK) soal pengadaan Bus TransJakarta lanjut dia, Jokowi semestinya turut bertanggungjawab atas dugaan korupsi di Pemprov DKI itu, yang juga melibatkan bekas bawahan Jokowi Udar Pristono.
"Gubernur DKI Jokowi membuat SK. Bagaimana keterlibatan Jokowi, karena kewenangan Jokowi dalam SK 2082, menunjuk proyek ini kepada orang-orang. Pejabat pembuat anggaran ini bisa berhubungan langsung sama Jokowi," jelasnya.
sumber | digali.blogspot.com