Mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) Jenderal (Purn) Wiranto angkat bicara mengenai beredarnya surat pemecatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari militer pada 1998 silam. Ketua Umum Partai Hanura yang kini merapat ke sisi pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK itu menyatakan, salah satu alasan pemecatan Prabowo, yakni dia terbukti terlibat dalam kasus penculikan aktivis.
"Tatkala Prabowo nyata-nyata telah dibuktikan bahwa beliau terlibat dalam kasus penculikan, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku," kata Wiranto di Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta, Kamis (19/6/2014).
"Berhentinya jelas."
Namun Wiranto menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sendiri makna pemecatan yang diberikan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kepada Prabowo, apakah diberhentikan dengan hormat atau sebaliknya. Namun dia menegaskan, pemecatana Prabowo dilakukan karena suatu alasan.
"Seorang militer berhenti dari dinas keprajuritan pasti ada sebabnya. Misalnya diberhentikan dengan hormat, sebabnya sudah habis masa dinasnya. Di sisi lain ada berhenti karena tidak hormat, karena melanggar sapta marga keprajuritan, melanggar UU," papar Wiranto.
"Saya kira kita tahu ini menjadi perbincangan yang hangat karena Prabowo juga menjadi kandidat capres. Saya tak ingin terjebak dalam perdebatan istilah. Berpulang kepada masyarakat mau menyebut istilah yang mana."
Surat rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto dari TNI beredar sejak beberapa hari lalu. Surat itu dibuat dengan kop Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Perwira bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP.
Dokumen itu ditetapkan 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Selain itu, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat.
Dalam dokumen itu juga dijelaskan kesalahan Prabowo saat menghadapi situasi kerusuhan pada 1998. (Mut)
(Raden Trimutia Hatta)